Langsung ke konten utama

Postingan

Revitalising the Dynamics of Indonesian General Elections, An Islamic Perspective for the Achievement of Superior Democratic Quality

General elections, which are known as elections in Western democracies, are one of the implementations of popular sovereignty, so that whatever the reason, in order for the rights of the people to be channelled, elections must be held. The hustle and bustle of holding elections in Indonesia, whether regional head elections, legislative elections or presidential and vice presidential elections, are carried out in order to fulfil the sovereignty of the people, which is a state practice to fill public positions.  Talking about mechanisms and methods in choosing leaders to lead the people and the nation, Indonesia as a country that upholds the sovereignty of the people as stated in the constitution, stipulates that general elections are a way in order to choose candidates for leaders.  This is in line with Article 7 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia: "The President and Vice President shall hold office for five years, after which they may be re-elected to the sa...
Posting Komentar
Baca selengkapnya
Postingan terbaru

Checks and Balances : Presiden dan DPR kangkangi Demokrasi lagi?

Oleh : Mardhatillah (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU)  N omor 2 Tahun 2022 tentang    Cipta Kerja baru-baru ini telah disahkan oleh DPR dalam sidang Paripurna walaupun menuai banyak penolakan dari masyarakat. Disahkannya Perppu ini menjadi Undang-undang, DPR dan Presiden dianggap tidak mendengarkan aspirasi masyarakat yang menolak hadirnya UU ini. Tak lepas dari perjalanan kemunculannya, produk hukum satu ini memang tidak pernah diterima dengan mulus oleh masyarakat. Hal ini didasarkan karena muatan Undang-undang Cipta Kerja dinilai hanya mengakomodir kepentingan oligarki ketimbang pekerja/buruh.  Belum cukup kegaduhan yang dibuat oleh DPR karena mengesahkan UU No 11 Tahun 2020 silam, Presiden mengekor dengan menerbitkan Perppu Cipta Kerja yang saat ini telah disahkan menjadi Undang-undang. Ada apa sebenarnya dengan keduanya? Nampaknya penolakan dan kritik yang dilontarkan oleh banyak kalangan hanya ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Garden City dan Forest City. IKN bermuara ke Putrajaya?

  Oleh : Mardhatillah (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu) Malaysia adalah salah satu negara Federasi yang terdiri dari 13 negara bagian dan 3 negara persemakmuran yang ada di Kawasan Asia Tenggara. Apabila diamati secara geografis, Malaysia merupakan salah satu negara yang berdekatan dan salah satu wilayahnya yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Bila di telik secara historikal, keduanya dahulu merupakan   kesatuan wilayah yang disebut dengan Nusantara, hal ini dibuktikan banyaknya persamaan dalam penuturan Bahasa dan beberapa budaya yang ada di kedua negara, serta jejak sejarah yang ditinggalkan oleh pendahulu. Sebelum menyentuh masa kemerdekaan masing-masing negara, Indonesia dan Malaysia sudah tidak lagi menjadi kesatuan utuh Nusantara. Hal ini disebabkan oleh faktor penjajahan. Malaysia yang pada saat itu dibawah jajahan kerajaan Inggris, sedangkan Indonesia berada di bawah jajahan pemerintah Hindia-Belanda. Pasca kemerdekaan kedua negara, Indonesia me...
1 komentar
Baca selengkapnya

Demokrasi dan Otoritarianisme

  Sebuah negara adalah organisasi karena mencakup wilayah, masyarakat, dan pemerintah. Dalam membentuk suatu negara,   tiga unsur utama yang harus dipenuhi: wilayah, masyarakat, dan pemerintah. Selain itu, negara juga memiliki sistem pemerintahan sendiri. Dari banyaknya bentuk pemerintahan yang ada,   di antaranya adalah otoritarianisme dan demokrasi. Demokrasi adalah kekuasaan rakyat, atau   bentuk pemerintahan di mana rakyat berdaulat. Dari berbagai bentuk pemerintahan tersebut, demokrasi   paling umum digunakan di semua sistem pemerintahan, termasuk di Indonesia. Indonesia adalah   negara yang mendukung demokrasi. Di Asia Tenggara, Indonesia adalah negara dengan praktik demokrasi terbanyak, dan mungkin kita bisa berbangga dengan situasi ini. Demokrasi menyampaikan pengertian bahwa   kekuasaan berasal dari rakyat. Dengan pemahaman seperti itu, orang akan membuat aturan yang mempromosikan dan melindungi hak-hak mereka [1] . Untuk itu, diperlukan ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya